OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENERIMAAN DAN EFISIENSI ANGGARAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Keywords:
Optimization, utilization, State Property, Non-Tax State RevenueAbstract
State Property is all goods purchased or obtained at the expense of the APBN and other legitimate acquisitions. There is a condition of State Property in Ministries/Institutions that is less productive, has not been utilized or has less than optimal utilization so that optimization is needed in the form of utilization. Minister of Finance Regulation Number 115/PMK.06/2020 states that utilization is the utilization of State Property that is not used for carrying out the duties and functions of Ministries/Institutions and/or optimizing State Property without changing the ownership status. The research method used is a normative juridical approach to explore applicable provisions and a descriptive approach to assess how optimization of the use of State Property is carried out. There are 6 forms of utilization of State Property which can produce two things, namely budget efficiency and Non-Tax State Revenue. Budget efficiency is obtained from the costs of maintaining and securing State Property and budget efficiency for the construction of buildings, facilities and infrastructure. Utilization of State Property also produces Non-Tax State Revenue as a budgetary function, which is one of the instruments of state income outside of tax revenues and grants
References
Anggriani, 2012. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bella Amanda Negara, dkk., 2023. Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Volume 14, Number 2.
Ibrahim, F., & Ridwan. 2020. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 5(4), 571–577.
Karyana, Ari, dkk. 2019. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tangerang Selatan : Univesitas Terbuka.
Mahadewi, I. A. G. D. F., & Ariana, I. K. A. 2023. Upaya Meningkatkan PNBP Melalui Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Pada Kanwil DJKN Bali Nusra. Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal, 6(1), 73–78.
Rusdi, D. R. 2021. Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan).
Soewanto Adhi, 2016, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumer PAD di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vo. 2 No. 1.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PKM.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
